undang undang kepegawaian. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan. undang undang kepegawaian

2020-2024. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan dan pembangunan administrasi negara di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. 4. Unduh PDF. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Berlangganan Pro. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang. 21. UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang. SYARAT KEPEGAWAIAN. 384; PERATURAN GO. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna1. Dalam kaitan itu, hukum kepegawaian mengatur perilaku dan pembinaan pegawai negeri sipil agar dapat menjadi unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersih, berwibawa, berdaya guna, dan menjalankan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999ng Penyelenggara tenta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan Mengingat : 1. Twitter;. Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Salah satu regulasi kepegawaian Undang-undang bisa Anda lihat di Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 4. Undang-Undang. dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tata Kerja (Berita Negara . Undang-Undang. Diklat Kepempimpinan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Naskah Akademik RUU-nya atau. Langsung ke isi. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. ©2021 Bagian Kepegawaian | Biro umum dan Keuangan. kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan; g. 5 Th 2014: Aparatur Sipil Negara: 2014: download: 2a. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. H. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. tirto. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1961. Blog Kepegawaian; Galeri. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang perubahan kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin. Undang-undang (UU) tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. Undang-undang ini bertujuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang. 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 8 dan. UNDANG UNDANG TENTANG POKOK POKOK. Indonesia kepegawaian diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Pokok Kepegawaian. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yangInfoASN. UNDANG‑UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6554, jdih. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: humas@bkn. UU No. ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pengangkatan Jabatan Struktural (Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang)”, disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas HukumUndang-Undang Kepegawaian dengan perubahan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diamanatkan pula Sistem Merit sebagai sistem yang mendasari pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan pelaksanaan sistem tersebut pada seluruh instansi. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; h. Mastrip PO. (0331) 333-532 Fax. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara yang pada pokoknya tergantung dari. 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi : a. PP No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Mastrip PO. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan… profesi dalam kepegawaian dibedakan menjadi beberapa posisi, di antaranya adalah: Aparatur Sipil Negara (ASN), kewajiban profesinya diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor tahun 2014. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan. me/paralegalid, Twitter. definisi yang resmi. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Dasar hukum yang mengatur tentang kepegawaian yaitu Undang- undang No. UUD 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ZulfikarAliAbdulAzizAttamimi. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa. Pasal 2Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara perlu menyusunpedoman retensi arsip urusan kepegawaian; b. Unduh PDF. pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. para Kepala Unit Pelaksana Teknis jabatan untukPengertian kepegawaian adalah: Subjek. 12, Jakarta Timur, 13640. 11 Tahun 2020. KEPEGAWAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Oleh: Rino Dedi Aringga Fakultas Keguruan dan Ilmu. PP No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian T. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan. Pelajari syarat, kriteria, dan mekanisme pengangkatan dan pengembangan karir analis kepegawaian di sini. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN. Admin LinovHR on Februari 11, 2022. Mayjen Sutoyo No. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat. Tutup. E. Mengingat : 1. Pasal I. Mencabut : UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); MEMUTUSKAN: Menetapkan. tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi humas, administrasi persuratan dan kearsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, dan administrasi umum untuk SD/MI/SDLB. Kuspriyomurdono, M. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. PEMERINTAHAN DAERAH. Mengingat : 1. Undang-Undang No. (0331) 333-531 Email. 22. S. Unduh PDF. UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Home » Regulasi » UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Tujuan Penelitian 1. Undang-Undang. PERTIMBANGAN. id. Jl. Sehingga Kedudukan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat kuat dan strategis serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara- an Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999. Undang-undang . [2] Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Undang - Undang Nomor 14. UNDANG-UNDANG TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN . Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1961, Presiden. Mewujudkan terciptanya penyusunan file kepegawaian yang efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam penemuan kembali; KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan. penelitian terhadap status kepegawaian Perangkat Desa dengan judul “Status Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang Undang No. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa kepegawaian secara yuridis menurut Undang. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara. 3 Pada saatUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIRUBAH, DIHAPUS, DAN DITAMBAHKAN SEBAGIAN OLEH: UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Begitu juga dengan penulisan kata 'undang-undang' yang bisa menggunakan huruf kapital jika diikuti nama diri seperti 'Rancangan Undang-Undang Kepegawaian'. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b. H. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP. 3. Undang-undang baru ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru. Undang-Undang Nomo39 Tahun 2008. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun-janda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2003 C. E. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Buku Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian (pns) Pegawai Negeri Sipil karya Tim Redaksi. Termuat dalam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Dikenakan bagi kesalahan di dalam gelanggang dan dikenakan di tempat berlakunya kesalahan melainkan: a. Manfaat. I. Berlaku. Peraturan Kepegawaian. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA. (CPNS) Nasional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat bahwa jumlah pelamar CPNS 2018 mencapai 4. [email protected] (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis perubahan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263); b. Politeknik Negeri Jember Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraDewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi: a. Undang-Undang. Wajah Baru Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2018. Pasal 1. DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Undang-Undang No 8 Tahun 1974. Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Telp: (0233)281366. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Himpunan Lengkap Undang Undang Peraturan Peraturan Kepegawaian Negara Buku Pertama Jilid II (Revisi). Undang-Undang. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jabatan Fungsional & Jabatan Struktural dalam Kepegawaian Pemerintahan. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyBBerdasarkan dari ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkup pemerintahan dibagi menjadi dua jenis. secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Hukum.